Resah rasanya melihat kita begitu bangga memekikkan kata "Merdeka" setiap Agustus, sementara untuk sekadar menyalakan laptop di kantor pemerintahan saja kita masih harus "setor upeti" lisensi ke Seattle. Kita ini negara berdaulat atau cuma customer prioritas yang hobi bagi-bagi data pribadi lewat telemetry? Di saat Prancis dan Jerman sudah muak jadi sapi perah dan pindah ke Linux demi keamanan negara, kita di sini justru sibuk mengunci anggaran lewat aturan pengadaan yang seolah-olah mengharamkan sesuatu yang gratis dan transparan. Sepertinya, bagi birokrasi kita, kalau tidak ada biaya lisensi yang bisa dianggarkan, mungkin rasanya kurang "proyekable".
Padahal, Windows 11 sudah terang-terangan memperlakukan penggunanya seperti pajangan toko. Bayangkan, Anda beli perangkat mahal-mahal, tapi di dalamnya dipaksa melihat iklan di Start Menu dan diwajibkan punya akun Microsoft cuma buat masuk ke rumah sendiri. Belum lagi fitur Recall yang fungsinya mirip mata-mata domestik yang mencatat setiap gerak-gerik Anda. Linux tetap murni—dia tidak punya kepentingan untuk tahu apa merk sabun mandi Anda atau jam berapa Anda membuka situs judi slot (yang anehnya sering muncul di situs pemerintah kita). Linux memberikan privasi sebagai hak dasar, bukan sebagai opsi yang disembunyikan di balik belantara pengaturan sistem.
Ironisnya, pakar sekaliber Onno W. Purbo sudah berbuih-buih bicara soal open source sejak zaman internet masih bunyi "tit-tut-tet", tapi suara beliau kalah kencang dibanding rayuan manis vendor asing. Kita terjebak dalam lingkaran setan kebijakan yang "mengunci" pengadaan TIK pada satu merek, dengan dalih TKDN yang entah kenapa selalu berujung pada ekosistem yang itu-itu saja. Padahal, survei internal Kemenkominfo tahun 2012 sudah membisikkan bahwa kita bisa hemat lebih dari separuh anggaran TI kalau mau pindah ke Linux. Tapi ya sudahlah, mungkin uang rakyat memang lebih estetik kalau dipakai untuk memperkaya perusahaan multinasional daripada membangun infrastruktur digital mandiri.
Negara-negara seperti India dan China tidak sudi nasib digitalnya ditentukan oleh satu tarikan saklar dari luar negeri jika konflik politik memanas. Mereka punya distro Linux nasional karena mereka sadar: data adalah minyak baru, dan Anda tidak akan menaruh minyak Anda di gudang milik orang lain yang kuncinya dibawa lari. Sementara itu di Indonesia, kita masih nyaman menjadi penonton yang manut, membiarkan anak cucu kita terbiasa dengan ekosistem tertutup yang bikin otak malas eksplorasi. Kita lebih takut tidak bisa buka file .docx yang berantakan sedikit layout-nya daripada takut kedaulatan data kita dikangkangi tanpa permisi.
Perubahan dari atas memang lambat, karena birokrasi seringkali butuh "pelicin" berupa kebijakan yang kaku. Jadi, mungkin ini saatnya kita berhenti menunggu instruksi dari mereka yang bahkan mungkin belum tahu bedanya kernel dan kolonel. Cobalah pasang Linux Mint atau Ubuntu di laptop lama Anda yang sudah megap-megap menjalankan Windows 11; tiba-tiba saja komputer itu terasa seperti baru kembali, tanpa pop-up iklan yang menjajakan barang yang tidak Anda butuhkan. Merdeka itu dimulai dari pilihan sistem operasi, karena kalau di layar monitor saja kita masih dijajah, jangan harap di dunia nyata kita benar-benar punya harga diri.
Photo by Roman Synkevych on Unsplash
