Menakar Harga Langit Kita: Antara Isu Izin Militer AS dan Obral Kedaulatan
Tenang dulu, jangan langsung panik seperti orang yang melihat tim karambol kebobolan di menit akhir. Isu soal Indonesia yang konon memberikan karpet merah bagi ruang udara kita untuk militer Amerika Serikat itu sebenarnya masih sebatas draf yang bocor—entah karena keteledoran atau memang sengaja dilempar untuk cek ombak. Jadi, tidak perlu membayangkan jet tempur F-22 tiba-tiba parkir di atas jemuran rumahmu sekarang juga, karena sampai detik ini, statusnya masih jadi bahan gosip geopolitik yang kebenarannya masih menggantung di awan-awan.
Pemerintah kita sebenarnya juga tidak seceroboh itu—setidaknya begitu klaimnya. Mereka sudah menegaskan bahwa belum ada tanda tangan resmi, apalagi kesepakatan final yang menggadaikan langit. Namun lucunya, kita seringkali lebih cepat "kena mental" mendengar berita dari media asing ketimbang percaya pada klarifikasi menteri sendiri. Rasanya memang lebih seru percaya ramalan kiamat kedaulatan daripada menelaah fakta yang ada; sebuah kebiasaan kolektif yang bikin kita lupa kalau diplomasi itu penuh dengan gertakan sambal.
Lantas, kenapa publik begitu sewot? Ya jelas, karena tidak ada yang mau Indonesia sekadar jadi pion di papan catur orang lain. Bayangkan kalau izin ini benar-benar diketuk, pesawat militer AS bisa lalu lalang dengan frekuensi yang bikin burung-burung kita minder. Pertanyaannya kemudian jadi sederhana namun menohok: apakah kita memang sedang butuh "uang jajan" tambahan atau bantuan keamanan sebegitu besarnya sampai-sampai kedaulatan udara pun masuk dalam daftar negoisasi?
Yang bikin dahi makin berkerut adalah istilah blanket clearance. Ini model izin sekali kasih, lalu mereka bisa lewat kapan saja tanpa perlu ribet mengurus birokrasi tiap kali mau melintas. Mirip seperti kamu memberikan kunci cadangan rumahmu kepada orang asing; dia bisa keluar-masuk sesuka perutnya hanya dengan teriakan "Halo, saya masuk ya!" dari depan pintu. Sangat ramah, memang, tapi kita bahkan tidak pernah benar-benar mengundang mereka untuk sekadar sarapan pagi bersama.
Lalu, bagaimana dengan prinsip "Bebas Aktif" yang selalu dibanggakan itu? Di sini letak ironi tertingginya. Politisi kita sangat fasih berpidato tentang kemandirian, tapi kalau tiba-tiba condong ke salah satu blok, ya jatuhnya malah seperti tukang parkir yang mencoba bernegosiasi di dua sisi jalan. Bebas? Aktif? Atau sebenarnya kita cuma sedang ikut-ikutan arus biar dianggap pemain penting di kancah global, meski risikonya adalah membuat tetangga sebelah (baca: China) jadi gerah?
Masalahnya, efek domino ini tidak main-main. Begitu satu negara diberi kelonggaran model blanket, negara-negara besar lainnya seperti Rusia atau China pasti akan antre di loket yang sama minta fasilitas serupa. Apa nanti kita mau bilang "maaf, kuota sudah penuh" seperti di pendaftaran sekolah negeri? Yang ada, kita malah repot sendiri mengatur lalu lintas kepentingan asing di rumah sendiri. Akhirnya, kita cuma jadi penonton yang duduk di warung kopi, sementara langit di atas kepala kita sudah jadi pasar malam bagi kepentingan militer global.
Jadi, intinya, simpan dulu rasa panikmu dan jangan buru-buru menjual aset demi persiapan perang. Belum ada keputusan final, dan pemerintah konon masih menimbang-nimbang risiko agar Indonesia tidak jadi arena taruhan kekuatan raksasa. Namun, kita juga tidak boleh melongo saja. Perlu pengawasan ketat agar mereka tidak mendadak "setuju" di balik meja makan hanya karena tekanan diplomasi yang manis. Sebab kalau kedaulatan sudah melayang, yang tersisa buat kita cuma tinggal sisa-sisa polusi suara jet tempur yang lewat tanpa permisi.
Photo by Dylan McLeod on Unsplash
