Kemarin saya sempat pusing membaca berita heboh soal modus under invoice ekspor impor yang katanya sukses bikin negara rugi sampai triliunan rupiah. Sebagai warga sipil, otak saya langsung membayangkan skenario rumit bin jenius ala film The Wolf of Wall Street lengkap dengan konspirasi tingkat tinggi. Sialnya, setelah mengobrol dengan orang yang paham dunia logistik, ekspektasi keren saya langsung runtuh. Modusnya ternyata se-sederhana itu: pelaku cuma melaporkan harga murah di atas kertas, padahal aslinya mereka beli barang mahal. Ini mirip seperti Anda membeli tas Hermes otentik tapi di nota ditulis belanja batu bata, bedanya ini dilakukan dalam skala kontainer. Luar biasa memang, kreativitas orang kita dalam mengakali aturan selalu selangkah lebih maju, sayangnya dipakai untuk hal yang keliru.
Biang kerok dari kelancaran drama ini ada pada manipulasi Harmonized System (HS) Code, yang kalau boleh dianalogikan, adalah KTP resminya barang. Di atas kertas, sistem pengodean internasional ini diciptakan agar tidak ada salah paham birokrasi antarnegara. Namun celakanya, sama seperti KTP manusia di negeri kita, kalau petugasnya tidak pernah melihat komoditas aslinya secara jeli, ya dokumen ini gampang sekali dipalsukan. Di lapangan, petugas bea cukai dipaksa menilai fisik barang secara instan. Bayangkan, mereka harus membedakan emas batangan murni dengan kuningan berlapis emas hanya bermodalkan senter atau mata telanjang. Hasilnya? Banyak importir nakal yang sukses mengganti KTP barang mewah menjadi sampah kosmetik biar pajaknya murah meriah.
Di sinilah letak ironi tertingginya. Kita sering bangga memamerkan sistem pengawasan yang super canggih di dokumen presentasi kementerian, tapi eksekusi riilnya masih mengandalkan insting dan pandangan mata petugas yang bebannya sudah overkapasitas. Mana mungkin seorang petugas manusia bisa hafal luar kepala bentuk fisik dari jutaan jenis komoditas di dunia? Mulai dari cairan kimia turunan sawit yang bedanya cuma 0,00 sekian persen di laboratorium, sampai printilan komponen mesin pabrik yang rumit. Celah sekecil lubang jarum itu pun akhirnya jebol menjadi jurang yang dalam. Lagi-lagi, pelaku usaha lokal yang jujur yang harus menanggung getahnya karena harga barang mereka kalah saing dengan barang selundupan berbiaya miring ini.
Pemerintah sebenarnya bukan tanpa perlawanan; mereka sudah memasang mesin scanner raksasa yang mahal dan mengintegrasikan data manifes secara digital dengan negara asal. Secara teori di ruang rapat, ini terdengar sangat mutakhir dan tanpa celah. Tapi mari kita kembali ke bumi: berapa banyak kontainer yang sanggup mengantre untuk diperiksa satu per satu tanpa membuat pelabuhan lumpuh total? Selain antrean yang bisa mengular bermil-mil, uji laboratorium untuk membuktikan keaslian jenis barang itu butuh waktu berhari-hari, sementara arus bisnis menuntut barang harus segera keluar. Jadilah teknologi miliaran rupiah itu cuma berfungsi sebagai pajangan estetis. Persis seperti Anda membeli AC inverter keluaran terbaru tapi pintu dan jendela kamar sengaja dibuka lebar-lebar; kelihatan kaya, tapi sama sekali tidak dingin.
Intinya, praktik under invoice ekspor impor ini memang nyata, masif, dan sudah jadi rahasia umum yang diwajarkan oleh para pemain "jalur kiri". Namun bagi Anda yang kebetulan sedang membaca tulisan ini dan baru berniat memulai bisnis perdagangan internasional, saran saya cuma satu: jangan pernah coba-coba ikut arus ini. Zaman sekarang, secanggih apa pun trik kucing-kucingan Anda, jejak digital perbankan dan audit forensik pajak lambat laun akan mengendus baunya juga. Risiko hukumannya tidak main-main, mulai dari denda yang bikin bangkrut sampai fasilitas menginap gratis di hotel prodeo. Lebih baik margin tipis dari bisnis yang jujur tapi kepala bisa rebahan dengan tenang setiap malam, daripada untung miliaran tapi jantung copot setiap kali ada ketukan di pintu rumah. Biarkan saja para bandar angka itu yang begadang menahan stres; kita yang waras cukup duduk santai sambil geleng-geleng kepala.