Pemerintah kita memang tidak pernah kehabisan stok optimisme, terutama kalau sudah menyangkut proyek infrastruktur berskala megah. Menu obrolan terbaru yang sedang hangat di meja birokrasi adalah proyek Giant Sea Wall, alias tanggul laut raksasa yang kabarnya siap membentang melintasi lima provinsi di Pantai Utara Jawa. Pak AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa cetak biru megaproyek ini akan semakin "matang" tahun depan. Pertanyaan klasiknya tentu saja: matang yang ini apakah tipe yang siap panen demi kemaslahatan umat, atau matang sebatas komoditas jualan politik menjel3ng musim pemilu berikutnya? Kita tentu berharap benteng beton ini bukan sekadar wacana musiman yang mendadak viral setiap kali air laut mulai merendam ruang tamu warga.
Menariknya, mega proyek ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta jiwa manusia yang hidup di sepanjang garis pantai tersebut. Angka yang luar biasa kolosal, hampir seperempat dari total populasi negeri ini. Namun, mari kita tengok angka di balik kalkulator anggarannya: estimasi total biaya mencapai 80 miliar dolar AS, atau sekitar 1.200 triliun rupiah. Karena dompet negara punya prioritas lain, pemerintah pun dengan ramah menggelar karpet merah bagi investor asing dan swasta untuk mendanai tembok sepanjang 500 kilometer ini. Formatnya agak menggelitik; kita sedang mempercayakan keselamatan seperempat penduduk kita kepada pihak swasta yang prinsip dasarnya adalah mencari keuntungan. Jangan sampai ketika tembok ini selesai, warga lokal hanya bisa menonton kemegahannya dari balik jendela, sementara keuntungan ekonominya mengalir mulus ke rekening korporasi multinasional.
Sehebat apa pun teknologi beton bertulang yang ditawarkan investor, ia tidak akan pernah menang melawan hukum fisika jika pondasinya sendiri terus-menerus bergerak turun.
Bicara soal teknis, pak menteri juga mengingatkan kita bahwa penurunan muka tanah di beberapa titik krusial Pantura—mulai dari Teluk Jakarta, Semarang, Demak, hingga Kendal—sudah mencapai 5 hingga 20 sentimeter per tahun. Itu artinya, setiap tahun kita secara sukarela menyerahkan ruang hidup setinggi jempol kaki kepada bumi. Membangun tanggul raksasa dalam kondisi seperti ini memicu sebuah ironi yang tajam. Selama regulasi pemakaian air tanah masih longgar dan aksi sedot air tanah ilegal dianggap sebagai kearifan lokal yang dimaklumi, tanah di bawah kaki kita akan terus ambles. Tanpa pembenahan struktural pada hulu masalahnya, kita hanya sedang membangun landmark kapal selam darat berlapis beton yang super mahal. Temboknya tetap berdiri kokoh di ketinggian aslinya, sementara daratan di belakangnya pelan-pelan lenyap tenggelam.
Untungnya, di sela-sela paparan beton dan triliunan rupiah itu, pemerintah masih ingat untuk menyelipkan nature-based solutions seperti penanaman mangrove. Setidaknya ini membuktikan bahwa pembuat kebijakan kita masih punya rasa humor ekologis yang baik. Mereka tahu betul, jika struktur beton raksasa itu nantinya menyerah pada tekanan alam, kita setidaknya punya hutan bakau sebagai latar belakang estetis saat wilayah tersebut berubah fungsi menjadi kolam renang air asin raksasa yang gratis bagi warga terdampak.
Ide proyek Giant Sea Wall ini memang terlihat sangat heroik dan fotogenik di atas kertas kerja maupun layar presentasi rapat koordinasi. Namun, menyelamatkan peradaban pesisir Jawa membutuhkan konsistensi eksekusi yang jauh lebih keras daripada sekadar seremoni potong pita atau rapat alumni pejabat. Kita tunggu saja bersama di tahun 2027 nanti, apakah megaproyek ini benar-benar menjelma menjadi benteng pertahanan sekelas Singapura di Pantura, atau justru kita harus mulai memesan perahu karet karena wilayah kita sukses bertransformasi menjadi Venesia versi kearifan lokal. Bersiaplah dengan popcorn masing-masing, sebab menyaksikan drama amblesnya tanah versus ego beton ini jelas akan sangat menghibur.
inspired by antaranews
Photo by Rizki Oceano on Unsplash